November 2023 akan menjadi momen penting dalam sejarah tenaga honorer di Indonesia, di mana pemerintah akhirnya mengambil keputusan berani untuk melakukan penghapusan status honorer secara nasional.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia sedang mempersiapkan beberapa upaya yang akan ditempuh untuk menerapkan penghapusan status pegawai honorer pada 28 November 2023.
Namun, ada hal penting yang berupaya untuk dihindari adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, dari sorak sorai kegembiraan hingga kekhawatiran tentang dampaknya terhadap berbagai sektor pelayanan publik.
Artikel ini akan menjelaskan konteks dan implikasi dari penghapusan tenaga honorer tersebut.
Dalam beberapa dekade terakhir, tenaga honorer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sektor pelayanan publik di Indonesia. Mereka menyumbangkan tenaga, waktu, dan dedikasi mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Namun, status honorer ini sering kali membawa beban yang berat bagi mereka, seperti ketidakpastian pekerjaan, rendahnya gaji, dan kurangnya hak-hak kerja yang layak.
Selama bertahun-tahun, seruan untuk mengatasi masalah ini telah berulang kali diutarakan oleh para aktivis hak-hak pekerja dan kelompok masyarakat sipil lainnya.
Penghapusan status honorer pun menjadi tuntutan utama dalam upaya menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan bagi para pekerja yang telah memberikan kontribusi berharga bagi negara.
