Anggaran Hingga Rp539 M, IPDN Diusulkan Jadi Swasta?

Mengutip CNN Indonesia, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya mengusulkan agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dilepaskan dari sekolah kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Beliau mengusulkan IPDN dijadikan institusi pendidikan tinggi swasta saja.

Hal itu Wahyu sampaikan melihat IPDN yang menyerap anggaran APBN Kemendagri tahun 2020 hingga sekitar Rp539 miliar.

“Saya rasa dengan jumlah pelamar yang membludak itu enggak ada yang keberatan juga kalau IPDN di swastakan,” kata Wahyu saat rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, pada Rabu (24/6).

Wahyu juga mengamati selama ini pihak IPDN hanya datang dan menggelar rapat ke Komisi II bila ada masalah saja. Ia mengaku belum pernah mendengar berita baik tentang prestasi IPDN khususnya di bidang pendidikan.

“Jadi kita lepaskan saja, karena bisa saja suatu saat bisa dapat BLU atau PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dari sana,” tambahnya.

Tak hanya itu, Wahyu menilai para praja lulusan IPDN terkesan eksklusif dan diutamakan untuk bisa diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, menurutnya, seleksi CPNS sendiri bersifat umum dan terbuka bagi semua warga negara. Baik sekolah kedinasan, perguruan tinggi negeri mau pun swasta. “IPDN jadi eksklusif ketimbang lulusan PTN atau PTS,” pungkasnya.

Wahyu berpandangan kinerja dan pelayanan Kemendagri akan lebih baik ke depannya bila tak menanggung beban anggaran untuk IPDN. Komisi II pun bisa lebih leluasa jika tak lagi harus mengawasi IPDN. “Karena belum terasa manfaatnya,” ujar dia.

Tanggapan Kementrian Dalam Negeri

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, menyatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya usulan tersebut. Menurutnya, anggota DPR yang mengusulkan hal tersebut tak memahami sejarah pendirian IPDN.

1. Lembaga Kedinasan

Menurut Bahtiar, IPDN juga merupakan lembaga kedinasan. “Saya pikir itu yang tak paham filosofi dan sejarah lembaga pamong praja dalam histori kebangsaan Indonesia,” kata Bahtiar dikutip melalui Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Adanya pernyataan mengenai IPDN yang diusulkan menjadi perguruan tinggi swasta, menurutnya juga akan menyinggung kehormatan para pamong praja dan purna bakti pamong praja di seluruh Indonesia.

Bahtiar juga melanjutkan, IPDN telah berdiri sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dari hasil jerih payah Presiden RI pertama Soekarno. “Pada 17 Maret 1956, IPDN diresmikan oleh Bung Karno di Malang, Jawa Timur. Sejak saat itu, IPDN berkiprah, menghasilkan para pamong pelayan rakyat.”

(Baca juga: Jadwal dan Alur Pendaftaran Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan 2020)

2. Menjadi Perekat Publik

Sejak awal berdiri, Bahtiar menjelaskan, IPDN telah menyumbangkan banyak kontribusi bagi bangsa, negara dan menjadi perekat publik. Bahtiar mengungkapkan, lulusan IPDN banyak yang ditempatkan di pelosok-pelosok Indonesia yang sulit diakses. “Di perbatasan. Di pulau-pulau terluar. Mereka, siap di tempatkan di mana saja. Di daerah terpencil sekali pun. Alumni Pamong Praja ini adalah perekat NKRI,” tegas Bahtiar.

Menjadi pamong praja pada awal kemerdekaan, lanjut dia, bahkan tak diberikan gaji seperti saat ini. Oleh karena itu, pihaknya sangat menyayangkan akan adanya usulan bahwa IPDN akan dijadikan perguruan tinggi swasta.

“Makanya saya menyayangkan usulan itu. Yang mengusulkan itu seperti tidak memahami filosofi pamong praja,” tambahnya. “Saya mendapat pesan dan telepon dari banyak sekali pamong praja dari seluruh daerah. Dan kami tegaskan bahwa Kemendagri tak merespons usulan tersebut, namun karena sudah jadi opini keliru yang dibaca publik, maka wajib kami luruskan,” pungkas Bahtiar.

(Baca juga: Penerimaan Mahasiswa Baru IPDN 2020)

Referensi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624162603-32-517008/sedot-anggaran-kemendagri-rp539-m-ipdn-diusulkan-jadi-swasta
https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/26/163500865/ipdn-diusulkan-jadi-kampus-swasta-kemendagri–tak-paham-sejarah?page=all.