Sri Mulyani Setop Penerimaan STAN Hingga 2024, Simak Alasannya!

Mengutip Liputan6, Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memoratorium penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN). Alasannya karena kurikulum yang digunakan institusi pendidikan ini tak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

“Di STAN ini kurikulum tidak berubah dari situasi sejak reformasi, itu sudah 22 tahun lalu,” kata Sri Mulyani dalam program Live To The Poin di akun YouTube Kumparan, Jakarta, Jumat (24/7).

Baca juga: Yang Sabar Ya Pejuang Staners, PKN-STAN Tidak Membuka Pendaftaran Tahun 2020

Para mahasiswa tersebut masih mempelajari hal-hal standar yang dianggap tertinggal jauh dari kondisi terkini perekonomian dunia dan masyarakat. Dia mencontohkan soal penerimaan pajak.

Dalam hal ini mahasiswa juga harus mempelajari hal-hal baru yang tidak tercantum dalam kurikulum. Seperti pajak perusahaan digital yang tidak berkantor di Indonesia tetapi produknya dijual di Indonesia.

“Jadi PKN-STAN saya minta melakukan perubahan fundamental karena ini harus diantisipasi juga,” tambahnya.

Selain itu, Ibu Menteri Keuangan ini juga bermaksud untuk melakukan efisiensi di lembaga pimpinannya. Dia ingin mereka yang bekerja untuk negara memiliki kemampuan yang menyesuaikan zaman.

“Jadi kita rekrut orang seusai dengan kualifikasi sesuai dengan tantangan zamannya. Sehingga kita bisa memperbaiki tata kelola baik dari institusi atau negara,” kata dia.

Baca juga: Informasi Lengkap Kampus yang Masih Buka Pendaftaran Mandiri Pasca-UTBK

Apalagi di masa pandemi ini proses seleksi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sebab dalam praktiknya harus mengumpulkan banyak orang untuk proses seleksi dari ujian tertulis sampai tes kesehatan. Peminatnya pun tidak pernah sedikit. Pada tahun 2019 lalu, ada sekitar 150 ribu siswa yang berlomba masuk sekolah ikatan dinas ini.

Seperti yang kita ketahui bersama, pemberhentian sementara perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru dan mahasiswa STAN untuk 5 tahun ke depan, tepatnya pada periode 2020-2024. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.