Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dipimpin Nadiem Makarim agar mahasiswa bisa mengikuti program Bela Negara.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono seperti dilansir laman resmi Kemenhan, pada Minggu (16/8/2020).
Menurutnya, nanti dalam satu semester, pendidikan militer wajib militer bagi mahasiswa dapat dilakukan. Nilainya akan dimasukkan ke dalam satuan kredit semester (SKS) yang diambil.
“Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,” kata Trenggono.
Baca juga: Jasmerah! Merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dengan Sejarah
Menurut dia, Kemenhan melalui Program Bela Negara, menginginkan milenial bangga terlahir di Indonesia sekaligus menjadi bagian dari warga dunia. Ini filosofi dari Program Bela Negara.
“Kita jangan kalah dengan Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop, jika dilihat dari sudut pertahanan, itu cara mereka melalui industri kreatifnya memengaruhi dunia. Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak,” ujar Trenggono.
Kecintaan pada negara oleh milenial juga bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
“Komcad ini bukan wajib militer. Ini kesadaran dari warga masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang, difasilitasi dengan memberikan pelatihan selama beberapa bulan. Usai latihan dikembalikan ke masyarakat. Jika negara dalam keadaan perang, mereka siap bertempur,” kata Trenggono.
Seperti diketahui Indonesia akan memasuki era bonus demografi mulai 2025-2030. Pada masa itu, penduduk usia produktif akan dominan. Generasi milenial akan mengisi bonus demografi tersebut sehingga perlu disiapkan untuk menggerakkan perekonomian bangsa di masa depan.
“Kepada para milenial, selalu belajar dan berkompetisi. Jangan kalah dengan milenial di luar negeri. Bikin inovasi dan lain sebagainya yang bisa membawa harum nama bangsa dan bermanfat bagi masyarakat. Kita yang sudah senior selalu akan memberi ruang dan fasilitas untuk generasi berikutnya berkompetisi,” ujar Trenggono.
Namun dibalik adanya rencana pendidikan wajib militer bagi mahasiswa ini, menimbulkan polemik dari berbagai kalangan. Ada pihak yang setuju maupun tidak setuju. Komentar pun turut datang dari Komisi X DPR hingga kritik para pengamat.
1. Belum Perlu
Diberitakan Tribunnews.com, Komisi X DPR tidak setuju dengan usulan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menginginkan pendidikan militer bagi mahasiswa dalam satu semester.
Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, setiap universitas pada saat ini difokuskan menjalankan program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan prodi magang kerja selama tiga bulan.
“Jadi saya nilai belum perlu pendidikan militer satu semester yang nantinya tinggal dibarak. Ini memberatkan mahasiswa nantinya,” ujar Dede saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Menurut Dede, program Bela Negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa (Menwa).
“Di dalam Pramuka kan sudah diajarkan mencintai negara, membela negara. Jadi nantinya setiap mahasiswa pada semester pertama diwajibkan untuk ikut UKM itu,” papar Dede.
Ia menyebut, nantinya UKM tersebut tetap di bawah rektor masing-masing kampus dan programnya dapat diisi oleh Kemenhan, tetapi kegiatannya tidak perlu dibarak.
“Yang mengajarkan senior-seniornya di kampus, nantinya akan timbul jiwa korsanya tanpa membuat stres mahasiswa. Seperti UKM biasanya saja dan kegiatan belajar di kampus juga tetap berlangsung,” ujar politikus Demokrat itu.
2. Bagi yang Tertarik
Artikel lain Tribunnews.com mengabarkan, Pemerhati pendidikan Doni Koesoema mengatakan usulan pendidikan militer satu semester bagi mahasiswa harus diikuti dengan adanya assessment ideologi dari para mahasiswa yang turut serta.
Baca juga: Berikut 10 PTS Terbaik di Indonesia Beserta Daftar Biayanya!
Menurutnya hal itu penting demi mencegah pendidikan militer tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan ideologi tak sejalan.
“Kalau bisa ada assessment ideologi, agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan mempergunakan momen ini,” ujar Doni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (18/8/2020).
Menurutnya pendidikan militer juga bisa menjadi pengganti mata kuliah pendidikan Pancasila yang ada di perguruan-perguruan tinggi.
Hanya saja, Doni mempertanyakan tujuan dari pendidikan militer tersebut bagi mahasiswa.
Jika tujuannya adalah mempersiapkan komando cadangan (Komcad), maka dia menilai pendidikan militer itu tak seharusnya diwajibkan.
“Kalau tujuannya mempersiapkan Komcad seharusnya berbasis kesukarelaan dalam masyarakat, maka pendidikan militer ini sebaiknya tidak diwajibkan,” kata dia.
Akan lebih baik jika pendidikan militer diikuti hanya oleh mahasiswa-mahasiswa yang tertarik.
Namun juga perlu diperhatikan mahasiswa itu harus memenuhi syarat.
“Jadi hanya berlaku bagi mahasiswa yang memang tertarik mengikutinya dan memenuhi berbagai syarat, seperti sehat secara fisik dan mental,” tandasnya.
3. Jangan Sampai Militerisme Muncul di Kampus
Masih dari Tribunnews.com, Doni Koesoema berharap pendidikan militer mahasiswa ini tak menjadikan mahasiswa sebagai perwakilan militer di kampus atau militerisme muncul di kampus.
“Pendidikan militer mahasiswa tidak boleh diperpanjang di lingkup kampus dengan menjadikan mereka semacam perwakilan militer di kampus. Militerisme di kampus tidak boleh terjadi,” ujar Doni, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (18/8/2020).
Doni beralasan karena kampus sendiri adalah tempat para akademisi.
Dimana mereka lebih mengutamakan dialog dan pemikiran kritis yang terbuka pada berbagai macam pemikiran sejauh dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
Dia paham memang perlu adanya penanaman rasa cinta bangsa agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga kepada generasi muda atau milenial.
Baca juga: Update! Jadwal Seleksi Mandiri ITB 2020 Diperpanjang!
Namun, Doni hanya melihat pendidikan militer di perguruan tinggi atau kampus hanyalah salah satu alternatif pendidikan yang bisa dipilih oleh mahasiswa.
“Untuk dapat mencintai bangsa, tidak harus melalui pendidikan militer. Karena pengayaan pengalaman mencintai bangsa dan Tanah Air bisa dilakukan melalui banyak cara, metode, dan ruang ekspresi seni, budaya, dan agama,” jelas Doni.
Kemudian, menjawab berbagai komentar masyarakat tentang adanya program Wajib Militer bagi Mahasiswa, Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara pada 19 Agustus 2020.
Ia menegaskan bahwa tidak ada wajib militer bagi mahasiswa, tetapi yang ada adalah program Bela Negara yang menjadi aplikasi dari penerapan UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Selain itu juga ada realisasi terkait program komponen cadangan yang berisi tentara cadangan yang direkrut secara sukarela.
Referensi:
Biar ga ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, facebook, twitter, dan LINE Campuspedia!
- Instagram : https://www.instagram.com/campuspedia
- Facebook : https://www.facebook.com/campuspedia
- Twitter : https://twitter.com/campuspediaid?lang=en
- Line : http://line.me/ti/p/~@dbh9820y
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPGrmZDHa5W4lCEudr8yYkA
